Artikel Terbaru

KKP, Komisi Provokator

KKP, Komisi Provokator
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.com – Dari berbagai organ Keuskupan, kesan saya, organ yang berkecenderungan “ada dan tiada” adalah Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP). Mengapa disebut begitu? Berbeda dengan Komisi Kateketik, misalnya yang adalah komisi wajib di semua Keuskupan, KKP ini tidak selalu ditemui. Kalaupun ada, situasinya juga berbeda-beda; ada yang aktif, ada yang seadanya.

Nama komisi ini juga bisa berbeda. Ada yang lebih suka menyebut atau disebut sebagai Peace and Justice Commission. Entah kenapa, mungkin agar terdengar lebih gaya. Bagi kalangan yang amat sinis, baik di dalam maupun luar Gereja, melihat nama itu sebagai upaya mencari benang merah dengan komisi Gereja yang semacam ini di luar negeri. Ada juga komentar sinis, yakni agar lebih mudah mencari dukungan dana dan suara dari kalangan internasional. Benarkah itu semua? Saya tidak tahu.

Perihal tidak semua Keuskupan memiliki KKP, nampaknya terkait tiga hal. Pertama, visi-misi atau concern dari sang uskup sebagai pemimpin umat setempat. Kedua, kebutuhan atau keperluan umat yang dianggap perlu untuk dipenuhi. Ketiga, adanya imam yang capable menjalankan tugas perutusan tersebut.

Mengenai yang pertama, tentu tidak semua uskup merasa komisi itu perlu dan penting dibentuk. Adakalanya sang uskup memang tidak berminat, tetapi mungkin juga ada yang memiliki pertimbangan strategis bahwa komisi itu akan cenderung menjadikan Keuskupan terlihat politis. Tentu tak ada yang salah memperjuangkan keadilan dan perdamaian, namun jika itu dilakukan melalui jalur hukum atau jalur politik, ada kemungkinan menjadikan Gereja dianggap berpolitik. Saat KKP gencar melakukan penyadaran atau konsientisasi bahwa ketidakadilan dan ketidakdamaian itu sesuatu yang diciptakan; dilanjutkan dengan kegiatan advokasi agar orang-orang berbuat sesuatu untuk “merebut” keadilan dan perdamaian tersebut, maka jarak antara kegiatan pastoral dan provokator hanya beda tipis saja.

Mengenai yang kedua, kemungkinan bisa diduga bahwa komisi ini cenderung dilahirkan di Keuskupan dengan masyarakat yang memiliki sejarah terkait kekerasan serta ketidakadilan. Apalagi ketika situasi itu terus berlangsung dan bahkan diprediksi meningkat, maka reksa pastoral yang khusus sebaiknya diadakan. Hal itu tentu tidak selalu urgent di wilayah lain.

Menjadi menarik ketika setelah sekian lama, KKP baru sekarang dibentuk di Keuskupan Agung Jakarta. Apakah itu dikarenakan situasi
keadilan dan perdamaian di kota metropolitan ini telah cenderung memburuk sehingga perlu diperjuangkan secara khusus?

Adapun perihal yang ketiga, ini gampang-gampang susah. Sebagai imam, tentu tak ada yang berani menolak perintah uskup untuk mengurus komisi ini. Namun perlu disebutkan, kelihatannya tidak banyak imam yang tepat. Jika sang imam tidak punya pengetahuan sosial-politik yang tinggi, serta tidak terbiasa menerjemahkan panggilan untuk hidup membaur dan mencebur dengan kerasnya dunia, imam tersebut rasanya lebih cocok mengurusi hal yang “suci-suci” di seputar altar saja.

Kondisi hampir serupa dialami “komisi duniawi” yang lain, seperti Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAAK) serta Komisi Kerasulan Awam (Kerawam). Seperti juga KKP, maka tiga komisi ini adalah tiga ujung tombak Gereja yang langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat. Apabila Kerawam memainkan fungsi politik Gereja dan HAAK lebih mendorong kehidupan yang plural dan toleran, maka KKP menggunakan jalur hukum dan hak asasi manusia. Wajar apabila, untuk menggerakkannya, dibutuhkan imam-imam spesialis dengan pendidikan dan minat yang cukup. Sayangnya, jika uskup kekurangan stock imam yang demikian, ketiga komisi terancam ditutup.

Adrianus Meliala

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*