Artikel Terbaru

Yosep Stanley Adi Prasetyo: Pemimpin Rezim Etik Pers Indonesia

Yosep Stanley A. Prasetyo (berdiri).
[HIDUP/Christophorus Marimin]
Yosep Stanley Adi Prasetyo: Pemimpin Rezim Etik Pers Indonesia
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.comNamanya pernah masuk dalam daftar pencarian orang. Ia juga pernah dicekal. Setelah usai berkarya di Komnas HAM, kini ia memimpin Dewan Pers Indonesia.

Yosep Adi Prasetyo memimpin Dewan Pers. Umat Paroki St Monika Serpong, Tangerang yang akrab disapa Stanley ini menggantikan Bagir Manan. Ia terpilih pada 23 Maret 2016 melalui pemilihan internal Dewan Pers. Dari sembilan anggota Dewan Pers, Stanley meraup lima suara. Stanley akan memimpin Dewan Pers sampai tiga tahun mendatang.

Stanley masuk Dewan Pers setelah namanya tak lolos dalam jajaran komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk periode yang kedua. Setelah menyelesaikan periode pertama, 2007-2012, Stanley kembali didorong masuk ke Komnas HAM. Rangkaian seleksi ia ikuti. Namun ketika namanya disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia gagal. Disinyalir, ada beberapa kelompok dan individu di DPR yang tak menginginkan Stanley ada di Komnas HAM.

Rupanya hal ini mendorong para anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyorongkan nama Stanley masuk ke Dewan Pers. Pengalaman di Komnas HAM selama lima tahun menjadi bekal bagi Stanley. “Mungkin karena saya memiliki jaringan di Polisi dan birokrasi yang bisa digunakan dalam kerja-kerja Dewan Pers,” ujar Stanley saat ditemui di gedung Dewan Pers, Jakarta, dua pekan lalu. Februari 2013, Stanley resmi mengantongi ke putusan Presiden sebagai anggota Dewan Pers.

Rezim etik
Pada periode itu, Dewan Pers dinahkodai Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung. Stanley kebagian mengurusi pengaduan masyarakat dan hukum. “Tiga tahun ini, saya belajar banyak di Dewan Pers,” ujar Stanley. Setelah tiga tahun berlalu, Stanley kembali masuk dalam jajaran sembilan anggota Dewan Pers.

Semua anggota Dewan Pers murni diajukan kelompo masyarakat. Mereka juga diseleksi oleh perwakilan kelompok masyarakat pers. Dewan Pers menjadi salah satu lembaga negara yang independen; tak ada campur tangan pemerintah dan parlemen.

Selain menjaga kebebasan pers, Dewan Pers, menurut sang ketua juga menjadi penjaga “libido wartawan” yang kerapkali menggunakan profesi jurnalistik sebagai alat menghabisi karir orang atau tokoh tertentu. “Jurnalis dan media massa kadang juga sewenang-wenang, karena memiliki kekuasaan informasi. Nah, Dewan Pers menjadi mesin pengendali dan pengawas media massa,” papar Stanley.

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*