Artikel Terbaru

Panama Papers

Panama Papers
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.com – Bagi sebagian orang, 4 April 2016 boleh jadi kiamat kecil, tapi menjadi hari baik bagi sebagian besar lainnya. Hari itu, dunia dikejutkan oleh bocornya data yang sangat besar (megaleaks), yang kemudian dikenal dengan Panama Papers. Timbunan data ini membabar skandal terbesar yang pernah ada dan difasilitasi firma hukum Mossack Fonseca. Tentu saja kita harus awas dan jernih menyelidiki dokumen ini agar dapat berlaku adil. Bagaimana Gereja sebaiknya bersikap?

Memahami Peta Persoalan
Megaleaks ini mengungkap lebih dari 214.000 perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di 21 negara suaka pajak (tax havens countries). Laporan Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi dan menyembunyikan kekayaan mereka melalui pendirian perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak.

Dokumen itu menimbulkan berbagai reaksi. Di Islandia, Panama Papers telah “memakan korban” dengan mundurnya Perdana Menteri Sigmundur Gunnlaugsson. Namanya dikaitkan dengan kepemilikan satu perusahaan cangkang.

Australia mulai melakukan investigasi atas 800 perusahaan dan perorangan yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, termasuk PM Malcolm Turnbull. Bahkan PM David Cameron di Inggris mulai digoyang. Di Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempelajari dokumen tersebut.

Data Panama Papers menjadi informasi tambahan dalam pengujian kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di antara mereka, tentu tak sedikit orang Katolik atau perusahaan yang dimiliki oleh orang atau lembaga Katolik.

Setidaknya ada tiga motif mengapa orang membuka perusahaan di negara suaka pajak. Pertama, mereka yang akan melakukan aksi korporasi dan membutuhkan kemudahan administrasi, perlindungan kerahasiaan, kepastian hukum, dan manajemen risiko. Tentu saja tidak ada isu kejahatan dalam skema ini karena telah sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, motif menyamarkan kepemilikan dengan alasan perlindungan kerahasiaan atau mengaburkan pemilik yang sebenarnya. Ini mencakup pejabat, politisi dan mereka yang melakukan praktik-praktik ilegal. Skema ini dekat dengan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan penggelapan pajak.

Ketiga, mereka yang mendirikan perusahaan cangkang untuk memanfaatkan skema penghindaran pajak karena negara suaka pajak tidak mengenakan pajak, atau memfasilitasi efisiensi beban pajak. Penghindaran pajak tentu saja bukan kejahatan, kecuali hasil pemeriksaan memutuskan sebaliknya.

Usai melakukan pemetaan, pemerintah harus melakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pertama, dilakukan validasi terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang ada. Kedua, dilakukan verifikasi data di Panama Papers melalui penandingan dengan Surat Pemberitahuan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketiga, dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan pajak, melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik dugaan pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Lebih penting, pemerintah harus segera memperbaiki regulasi, administrasi, dan kompetensi aparatur agar dapat menangkal praktik-praktik yang merugikan negara.

Bagaimana Gereja Bersikap?
Skandal Panama Papers juga melibatkan orang Katolik dan kemungkinan lembaga yang memiliki hubungan dengan Gereja Katolik. Gereja harus menyadari bukan sebagai entitas yang steril dari degup dinamika dunia. Skandal keuangan Vatikan yang didorong penuntasan kasusnya oleh Paus Fransiskus menjadi tonggak perbaikan tata kelola Gereja. Sikap moral Gereja harus diletakkan kembali pada pilar Ajaran Sosial Gereja yang disangga dua prinsip penting, solidaritas dan subsidiaritas.

Praktik penghindaran pajak dan penyembunyian kepemilikan bukan sekadar perkara hukum, melainkan persoalan etis. Perilaku ini menciderai spirit hidup bersama yang disandarkan pada cita-cita menggapai kebaikan bersama. Alih-alih mengelak, Gereja didorong untuk menjadi yang terdepan dalam memelopori reformasi sikap mental demi mewujudkan tata dunia baru yang berkeadilan.

Justinus Prastowo

Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 18 Tanggal 1 Mei 2016

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*