Artikel Terbaru

Tax Amnesty

Tax Amnesty
1 (20%) 1 vote

HIDUPKATOLIK.com – Kata-kata yang amat populer akhir-akhir ini, terutama di kalangan kelas menengah adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Untuk sementara, jangan kita terlalu kritis dengan istilah amnesty atau pengampunan itu sendiri. Program itu pada dasarnya berupa pemberian diskon bagi pembayar pajak untuk melaporkan objek pajaknya kepada negara dalam kurun waktu tertentu sehingga memperoleh pajak super ringan. Implisit dari pelaporan objek pajak tersebut, maka akan muncul dua output. Pertama, uang kembali masuk ke Indonesia (muncul istilah repatriasi). Kedua, pemerintah mengantongi informasi tentang berbagai objek pajak baru (yang selama ini disembunyikan).

Nampaknya tujuan yang pertamalah yang banyak diperbincangkan. Ini ada kaitannya dengan kebutuhan negara yang memerlukan banyak uang untuk membiayai pembangunan. Lebih khusus lagi, ini terkait dengan keperluan pemerintahan Jokowi-JK akan dana segar guna menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan, sektor maritim, hingga kawasan Indonesia Timur.

Jika bank-bank sudah kebanjiran dana segar hasil repatriasi, pemerintah akan “membelinya” melalui penerbitan surat-surat berharga. Itulah logikanya mengapa dana yang berada di luar negeri harus dipancing masuk melalui tax amnesty.

Dana yang diperoleh akan dipakai untuk mengejar perkembangan proyek agar jangan sampai mangkrak. Jika situasi mangkrak terjadi, maka akan timbul beberapa permasalahan baru: pemerintah akan terlilit beban hutang plus bunga, kepercayaan investor menurun demikian pula kepercayaan masyarakat.

Situasi memang cukup sulit mengingat pada tahun pertama kepemimpinan, Presiden Jokowi habis-habisan dengan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan banyak sekali uang. Di pihak lain, besaran APBN amat terbatas, hanya Rp 1.700 triliun.

Kita mungkin bisa melihat hal ini sebagai belum cukup berpengalamannya Jokowi dalam rangka menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Tapi di lain pihak, kita juga bisa melihat ini sebagai indikasi kegeraman Jokowi melihat terlalu timpang dan lambannya perkembangan infrastruktur di berbagai sudut negeri. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain, terpaksa pembangunan dikebut dan dana diupayakan dengan berbagai cara, sehingga, kembali terkait tax amnesty, memang ada benarnya jika sebagian kalangan melihat program ini sebagai langkah pamungkas dan bersifat habis-habisan. Setelah opsi meminjam uang dikesampingkan, demikian pula opsi menerima hibah, opsi menggenjot sumber daya sendiri adalah pilihan terakhir. Ini mirip dengan situasi keluarga kita ketika menghadapi suatu permasalahan, semua anggota keluarga kompak menghadapi: tabungan dikuras, celengan dipecah, konsumsi dikurangi, dan sebagainya.

Sekitar 15 tahun lalu, pemerintahan Soeharto pernah menganjurkan masyarakat mengumpulkan harta benda guna dihibahkan kepada pemerintah dalam rangka membantu untuk menutupi beban moneter akibat kurs Dollar yang meningkat lima kali lipat dalam beberapa bulan. Walau program itu ditayangkan berkali-kali melalui berbagai media, amat sedikit yang bersedia mengikuti. Alih-alih menyumbang, banyak orang yang mencibir. Singkatnya kegiatan yang bernuansa karitatif akan amat tergantung pada kredibilitas dan integritas pemimpin yang mencetuskan kegiatan tersebut.

Pencitraan bahwa dirinya credible dan berintegritas nampaknya menjadi fokus Jokowi akhir-akhir ini. Walau tax amnesty cukup jauh dari sebutan program karitatif (mengingat iming-iming diskon pajak tersebut), namun bisa saja masyarakat tidak tergerak untuk merepatriasi uangnya jika tidak memiliki persepsi positif pada Jokowi. Bayangkan, berangkat dari suatu program keuangan yang melibatkan angka ribuan triliun, ternyata amat ditentukan oleh positif atau tidaknya persepsi masyarakat atas diri sang pemimpin.

Adrianus Meliala

Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 44 Tanggal 30 Oktober 2016

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*