Artikel Terbaru

Korupsi Masih Menjamur

Korupsi Masih Menjamur
1 (20%) 1 vote

Kedua, corruption out of greed. Perilaku koruptif karena serakah seringkali tidak terlihat. “Contoh kasus, dalam mengatur rencana umum pembangunan tenaga listrik, kita tidak tahu siapa yang menumpangi dan apa kepentingannya. Obatnya adalah moralitas pemimpin. Kalau moralitas pemimpin tidak bisa dipercaya, ya sudah, bubar!” ujar Jonan. Ia menilai, hampir semua pejabat publik adalah politisi, termasuk menteri. Biasanya, ciri politisi adalah kualitas nomor tiga, integritas nomor dua, politik nomor satu.

Maka Jonan berharap, para Uskup bisa memberikan masukan langsung kepada Presiden bahwa integritas ini riskan untuk  para pemimpin lembaga publik. “Mengatasi corruption out of greed adalah tugas semua orang, termasuk para pemimpin agama,” ujar Jonan.

Mahar Politik
Pengalaman serupa dikisahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Alexander Marwata. Menurutnya, perilaku koruptif sudah menjamur. Yang paling sering dijumpai adalah saat pemilihan kepala daerah. Mereka yang mencalonkan diri butuh kendaraan politik; dan itu ada maharnya. Beberapa perkara korupsi yang pernah ia sidangkan, banyak calon kepala daerah yang mengakui telah mengeluarkan modal yang banyak. Itu harus dikembalikan  melalui penghitungan berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa yang akan didapat dalam kurun waktu lima tahun, plus keuntungan.

Contoh lain, dalam suatu proyek, pemenang tender tidak hanya berjalan sendiri. Pasti ada sub-sub di bawah pemenang  tender tersebut. “Kalau setiap sub mengambil 10 persen saja, maka sudah berapa persen dana yang menguap,” jelasnya.

Menurut Alex, korupsi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi mencari kemewahan dan memenuhi kewajiban  untuk partainya. Dalam penyusunan anggaran misalnya, banyak kepala daerah dan anggota DPR melakukan korupsi karena  terjadi tawar-menawar. “Kepala daerah seringkali mau nggak mau mengikuti keinginan DPR supaya anggaran disetujui,” katanya.

Alex mengakui, tidak mudah menghapus kebiasaan tersebut. KPK tak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi penyimpangan  dan penyelewengan dana yang kerap terjadi. Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan segala tindak korupsi yang terjadi di tengah masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mengontrol dan berani melaporkan, semakin sempit ruang gerak koruptor. “Sebetulnya kekuatan KPK ada di dukungan  masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, KPK nggak ada artinya. Kami berharap, Gereja bisa ikut menggalang dukungan, mendengar, melihat, dan merasakan hal yang sama.”

Kata Uskup Tentang Korupsi
Mgr Franciscus Kopong Kung, Ketua Komisi Keluarga KWI
“Ini bukan hanya soal kehidupan ekonomi, masalah keuangan, tapi bagaimana tata kelola kehidupan dalam rumah tangga menjadi perhatian penting. Prinsipnya, bagaimana mengelola kehidupan keluarga dengan baik.”
Mgr Vincentius Sensi Potokota, Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI
“Korupsi lebih banyak di dunia legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kebanyakan di daerah mayoritas Katolik. Banyak terjadi nepotisme keluarga yang ingin masuk ke instansi tertentu. Sehingga terjadi dominasi satu keluarga dalam satu instansi.”
Mgr Pius Riana Prapdi, Ketua Komisi Kepemudaan KWI
“Jangan sampai orang muda menjadi generasi penerus korupsi, manipulasi, dan nepotisme. Ada yang mempunyai komitmen untuk menempa diri menjadi inspirator gerakan anti korupsi. Ini menjadi momentum bagi Komisi Kepemudaan untuk mendampingi dan menemani mereka.”
Mgr Martinus Dogma Situmorang OFMCap, Ketua Komisi Pendidikan KWI
“Korupsi dalam recruitment tenaga pendidikan sebenarnya tidak qualified, juga penataran pendidikan tak seperti yang dicanangkan, korupsi waktu, dan kurangnya intensitas pengajaran. Mengkatrol nilai rapor merusak proses pendidikan karakter dan integritas anak didik.”

Marchella A. Vieba

Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 47 Tanggal 20 November 2016

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*