Artikel Terbaru

Gereja Galang Sikap Anti Korupsi

Presentasi materi gerakan EHEM di depan para Uskup.
[Dok. Dokpen KWI]

HIDUPKATOLIK.comAda berbagai gerakan anti korupsi yang tumbuh dalam Gereja. Para Uskup tak pernah bosan mengajak umat Katolik untuk membasmi tindakan koruptif.

Dalam tiga hari studi Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2016, salah satu narasumber yang diundang untuk memetakan grafik korupsi di Indonesia adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator ICW Adnan Topan Husodo memaparkan hasil investigasi mereka selama semester pertama 2016.

Dalam kurun waktu enam bulan itu, ICW mencatat ada 210 kasus korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Tersangkanya mencapai kisaran angka 500 orang. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 890,5 milyar rupiah. Dari total kerugian itu, uang suap mencapai 28 milyar rupiah, 1,6 juta dollar Singapura, dan 72 ribu dollar Amerika. Dari grafik ini saja dapat disimpulkan bahwa korupsi masih merajalela di Indonesia.

Karena itu, ICW merasa perlu terlibat, bukan hanya mencatat kerugian negara tapi ikut menggalang gerakan untuk menekan tindakan-tindakan koruptif. Adnan menyebut, ada empat strategi yang digalakkan untuk memberantas korupsi, yaitu penegakan hukum, pencegahan korupsi, character building, dan kerja kebudayaan yang berfungsi untuk menstransmisikan budaya anti korupsi ke dalam masyarakat. “Saya kira peran para Uskup ada di wilayah ini,” kata Adnan.

Dari perspektif struktural, ICW menilai bahwa negara tak bisa diandalkan untuk memberantas korupsi, sebab level korupsi sudah sangat akut. Negara dibuat tak berdaya karena korupsi justru lahir dari negara. Idealnya, jika negara sungguh berniat memberantas korupsi, ia mesti melibatkan mereka yang mempunyai peran strategis dalam usaha memberantas korupsi. Di sinilah partisipasi publik sangat dibutuhkan karena publik merupakan korban pertama dari tindakan koruptif.

Keterlibatan masyarakat pun tak cukup dengan teriakan anti korupsi, harus ada gerakan bersama. Masyarakat mesti diadvokasi sedemikian rupa agar memandang korupsi bukan sebatas sebab, melainkan sebuah gejala dari persoalan yang lahir dari kekuasaan. Kekuasaan ini berupa kekuasaan ekonomi, politik, manajemen, di wilayah administrasi publik dan pemerintahan. “Karena korupsi merupakan masalah teknis, masalah yang dilakukan oleh orang-orang pintar, berpendidikan. Maka dibutuhkan kemampuan-kemampuan khusus untuk melawan korupsi,” ujarnya menegaskan.

Sementara dari perspektif kuantitatif, ICW menetapkan dua kajian, yakni kajian tren korupsi dan kajian vonis korupsi. Kajian ini dipublikasikan tiap semester. Isinya berupa beberapa parameter untuk melihat apakah modus korupsi berubah atau tetap. Di dalamnya memuat juga, apakah aktornya berkembang atau tidak dan apakah sektornya berkembang atau tidak. Selain itu juga melihat seberapa besar kerugian negara. Evaluasi kinerja penegak hukum dalam usaha pemberantasan korupsi serta mengukur kinerja peradilan juga masuk dalam kajian. “Sumber utama dari kajian ini adalah pemberitaan di media massa. ICW mengumpulkan semua pemberitaan dari media, terutama media online dari Sabang sampai Merauke,” kata Adnan.

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*