Artikel Terbaru

Korupsi Masih Menjamur

HIDUPKATOLIK.comIgnasius Jonan dan Alexander Marwata berkisah tentang korupsi di kalangan pemerintah. Keduanya berharap, Gereja ikut menggalang gerakan anti korupsi.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit sosial. Saban hari, media terus membombardir masyarakat dengan sajian berita seputar tindakan koruptif yang dilakukan para pejabat publik. Kelihatannya, negara bertindak tegas dengan operasi tangkap tangan dan menjebloskan para pelaku ke ruang jeruji. Tapi kalau ditelisik, operasi tangkap tangan hanya mengekor dari belakang. Artinya, korupsi sudah terjadi baru negara bertindak. Sementara niat mencegah sejak dini masih minim. Rupa-rupanya, soal memberantas korupsi, negara baru bersikap partisipatif daripada antisipatif.

Kenyataan miris ini menggelitik para Uskup. Sebagai para pimpinan Gereja Lokal, para Uskup perlu terlibat menekan angka korupsi. Dalam Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2016 yang berlangsung tiga pekan lalu, para Uskup menyediakan tiga hari di awal sidang untuk mendalami isu korupsi dengan tajuk “Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif”.

Sasaran yang ingin dicapai adalah melakukan penyadaran tentang kejahatan korupsi guna membangun budaya anti korupsi, menggali akar-akar mentalitas dan perilaku koruptif, serta cara-cara pencegahannya. Diharapkan, tumbuh gerakan anti korupsi di kalangan umat dan masyarakat akar rumput, sehingga tindakan koruptif bisa diminimalisir, termasuk di dalam Gereja.

Alasan Korupsi
Untuk membedah isu korupsi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan hadir sebagai narasumber. Menurut Jonan, ada dua penyebab yang melatarbelakangi tindakan koruptif. Pertama, corruption out of need. Hal ini disebabkan tidak ada kepercayaan kepada sistem. Selama berkecimpung di ranah birokrasi, Jonan mendapati bahwa perilaku koruptif marak terjadi di daerah-daerah yang masih tertinggal. “Ngurus KTP harus bayar, pasang listrik harus ngasih uang. Apalagi ngurus Izin Mendirikan Bangunan gereja,” ujar mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini.

Sebenarnya, lanjut Jonan, sistem sudah ada, pidato politik ada, pun semangatnya ada. Tapi semua tak berjalan sesuai harapan. Ia bercerita, selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI, ia telah berusaha menerapkan layanan pembelian tiket kereta api yang efektif; dan terbukti berhasil. Sistem calo sudah sangat minim dijumpai di stasiun-stasiun kereta api.

Hemat Jonan, banyak pejabat daerah, seperti Walikota atau Bupati, terjerat korupsi karena kurang percaya kepada sistem. Dalam banyak kasus, setiap berbicara mengenai anggaran harus melalui lobi yang panjang. Ini disebabkan sebagian pejabat menggunakan jabatan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan taraf hidup. “Maka kecenderungan corruption out of need dapat diatasi dengan prinsip keadilan sosial,” kata Jonan.

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*