Artikel Terbaru

Ujian bagi NKRI

Ujian bagi NKRI
1 (20%) 1 vote

HIDUPKATOLIK.com – Rajutan kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami gangguan serius delapan bulan terakhir. Tidak sedikit kalangan pesimis akan masa depan Bhinneka Tunggal Ika. Letupan keras itu bermula ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Kristen dari suku Tionghoa sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta diduga menista agama.

Temperatur panas politik Pilkada Gubernur DKI yang berefek rentan terhadap pluralisme menjalar ke seluruh negeri. Letusan pertama terjadi pada Jumat, 4 November (411) dan puncaknya Jumat, 2 Desember (212). Riaknya menjalar hingga ke Kalimantan Barat dengan penolakan kehadiran Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sesungguhnya, kelompok aktivis garis keras selalu ada dalam setiap agama. Sejarah Gereja juga ada kelompok puritan yang berniat memurnikan ajaran agama. Kehadiran Partai Damai Sejahtera (PDS) tahun 2003 bisa juga disebut sebagai komunitas politik garis keras Kristiani. PDS melakukan pembuktian itu lewat saluran demokrasi formal, yakni Pemilu 2004. Sejak Pemilu 1955, PDS satu-satunya partai Kristiani yang meraih kursi terbanyak, yakni 13 kursi DPR RI setara 2,36 persen perolehan kursi legislatif secara nasional.

Kehadiran kelompok garis keras agama mulai mengkhawatirkan karena upaya memaksakan kehendak sendiri dilakukan di luar saluran demokrasi formal, yakni partai politik dan pemilu. Kecenderungan kasat mata, gerakan kalangan garis keras itu justru menimbulkan ketakutan. Sempat terkesan seolah negara “kalah” menghadapi sikap dan aksi mereka.

Figur Presiden Jokowi masih sangat belia dalam peta politik nasional. Sosok Kapolri Tito Karnavian yang menjabat di usia yang relatif masih muda, penuh rasa sungkan. Tentara dianggap tidak aktif sehingga Presiden Jokowi merasa perlu mengunjungi barak-barak militer. Isu-isu media sosial membuat pikiran rakyat berkecamuk dan lelah.

Memperkuat NKRI
Sejarah pertarungan ideologi agama di Indonesia sudah dimulai sebelum kemerdekaan. Dalam sebuah sidang Volksraad tahun 1932, IJ Kasimo sebagai Ketua “Perkoempoelan” Politik Katolik Indonesia (PPKI) ditolak kalangan Islam karena dianggap sebagai kaki tangan kolonial. Pertarungan terbesar ideologi agama terjadi pada masa sidang Konstituante 1955-1959 untuk merumuskan UUD baru, pengganti UUD 1945. Karena berujung buntu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Kebuntuan terjadi karena tarik-menarik sangat keras antara kalangan Islam yang menginginkan Syariat Islam sebagai fondasi bagi negara Indonesia, dengan kalangan nasionalis yang menginginkan negara berbentuk republik dengan fondasi utama demokrasi.

Sejak pertarungan di Konstituante, tak akan pernah ada lagi goncangan besar dari tarik-menarik primordialisme agama sekeras itu ke depan. NKRI sudah harga mati. Yang terjadi pada momen 411 dan 212 lalu, hanyalah riak-riak menuju peneguhan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Kasus terdakwa Ahok dengan “slip of the tongue”-nya hanya memastikan ulang bahwa kita harus terus-menerus memupuk dan menyiangi taman besar NKRI. Pupuk itu adalah pluralisme dari gulma-gulma pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan demokrasi.

Pengalaman saya hidup di Jakarta menunjukkan 85 persen, saya lebih banyak bergaul dengan masyarakat non Batak dan kalangan Islam seperti HMI, PMII dan beberapa yang lain. Ini meyakinkan saya bahwa kehadiran kelompok agama garis keras seperti Hizbut Thahir, Front Pembela Islam, dan sejenisnya membuat kalangan Islam moderat malu hati. Jumlah kalangan umat Islam yang mencintai bangunan kebhinnekaan jauh lebih besar dibandingkan para penolaknya yang hanya segelintir.

Maka orang-orang Katolik tak perlu ketakutan. Fajar cerah demokrasi dan pluralisme Indonesia akan cerah kembali setelah Pilkada serentak 15 Februari 2017 selesai. Gulma-gulma demokrasi hanya akan bertumbuh di lahan kemiskinan, kurang pendidikan, dan eksklusivisme pergaulan. Menjadi panggilan juga bagi orang Katolik bagaimana membantu pemerataan kesejahteraan, kesetaraan pendidikan, dan pergaulan inklusif terhadap seluruh anak bangsa tanpa melihat suku dan agamanya.

Osbin Samosir

Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 6 Tanggal 5 Februari 2017

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*