Artikel Terbaru

Gereja Mestinya Pertama

Gereja Mestinya Pertama
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.com – Masih segar dalam ingatan, istilah “perbudakan” dilontarkan Paus Fransiskus pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2013. Belum genap dua bulan ia menjadi Paus, kritik pedas dilancarkan atas fenomena ketidakadilan dan kemiskinan. Saat itu, ia membuat pernyataan atas runtuhnya sebuah pabrik garmen di Bangladesh, yang menewaskan sekitar seribu buruh. Bahkan, ia tampak marah dengan gaji buruh yang hanya Rp 500-an ribu. “Ini perbudakan!” kecamnya.

Paus sangat sensitif dengan kondisi ketidakadilan, perbudakan, korupsi, kemiskinan, kekerasan, hingga kerusakan ekologi, dan problem internal Gereja. Ia memakai istilah “penyembahan berhala anak sapi emas” (bdk. Kel 32:15-34) untuk melukiskan perekonomian tanpa etika, “diktator baru” dalam peradaban manusia. Ia pun berpesan kepada para ekonom dan politikus dengan mengutip khotbah St Yohanes Krisostomus tentang Lazarus. “Tidak berbagi harta benda dengan orang miskin berarti merampok mereka dan menyingkirkan mereka dari kehidupan. Karena, harta benda itu bukan milik kita, tapi milik mereka.” Inilah kritik pedas terhadap pasimnya pengangguran dan kemiskinan struktural, masyarakat yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mengindahkan prinsip keadilan sosial.

Sebenarnya, apa yang diserukan Paus sudah mentradisi dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG), sebagai pedoman cara hidup dan bertindak menghadapi persoalan sosial. Ensiklik pertama ASG, Rerum Novarum sudah dipromulgasikan Paus Leo XIII (1878-1903) pada 15 Mei 1891. Konteks saat itu adalah revolusi industri yang berdampak pada kemiskinan dan perlindungan kaum buruh yang sangat memprihatinkan. Maka, ensiklik ini berfokus pada kondisi kerja, upah yang adil, dan nasib buruh.

Sejak Rerum Novarum, lalu muncul dokumen-dokumen ASG, yang masih kontekstual untuk melihat kondisi sosial saat ini, misal upah yang adil dan nasib buruh. Jauh sebelum negara menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Gereja sudah punya nilai-nilai luhur sebagai pegangan. Maka, ironis jika ajaran itu tidak kita terapkan. Bagaimana kita memperlakukan Asisten Rumah Tangga? Bagaimana kita menjalankan lembaga berlabel Katolik?

Jangan sampai kita memakai tenaga saudara-saudari kita dan mengapresiasi
alakadarnya, bahkan hanya menghibur dengan retorika “hidup abadi”. Pun jangan sampai kita memberi tanggung jawab berlebih kepada mereka, tanpa mengindahkan kesejahteraan berdasarkan kepantasan dan aturan yang berlaku. Sistem manajemen modern bisa membantu karya kita, tapi jangan lalu melupakan tradisi diskresi untuk mengaktualisasikan nilai Kristiani. Tradisi kateketik juga mengingatkan, bahwa ada dosa-dosa yang berteriak ke surga, salah satunya adalah upah kaum buruh yang ditahan (KGK No.1867, bdk. Ul 24:14-15; Yak 5:4). Jadi, berikanlah apa yang menjadi haknya dan “hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati” (Luk 6:36).

Maka, solidaritas layak dikembangkan agar Gereja menjadi yang pertama menjalankan ajaran-Nya; tidak malah menurunkan standar kesejahteraan hanya karena ingin menyesuaikan tuntutan administrasi sipil. Solidaritas adalah satu tuntutan tata susila (KGK No.1941). Munafik jika lembaga Katolik berseru-seru menegakkan nilai solidaritas, sementara yang terjadi di dalam justru sebaliknya. Ingatlah petuah Yesus, “Orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu” (Yoh 12:8). Inilah panggilan Gereja untuk menjadi yang pertama, bersolidaritas, dan bangkit bersama buruh. Selamat Hari Buruh!

Redaksi

Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 17 Tanggal 23 April 2017

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*