Artikel Terbaru

Pembela Buruh Calon Komisioner KPK

Surya Tjandra.
[HIDUP/Stefanus P. Elu]
Pembela Buruh Calon Komisioner KPK
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.com – Awal 2015, gonjang-ganjing menimpa dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Saling jegal pun terjadi. Media massa ramai memberitakan kisruh ini. Masyarakat turut larut membincangkan hal ini. Tak terkecuali Surya Tjandra. Dosen Hukum Perburuan dan Jaminan Sosial Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta ini larut dalam polemik itu. “Kok seperti menonton film atau sinetron?” ujar Surya saat ditemui di Kampus Atma Jaya Jakarta, tiga minggu lalu.

Pertanyaan itu mendorongnya mendalami isu korupsi. Selain membaca aneka artikel ia juga terlibat dalam diskusi tentang korupsi. Analisis data korupsi di Indonesia, ia genjot. “Niatnya  sih ingin tahu perihal korupsi dan menemukan solusi mencegah tindakan koruptif,” tegasnya. Selama tiga bulan, pria kelahiran Jakarta 44 tahun silam ini berjibaku dengan data dan analisis isu seksi ini.

Ketika Presiden RI Joko Widodo menetapkan “Sembilan Srikandi” sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Surya mendaftar. Ia bertekad menjadi pimpinan lembaga anti rasuah itu. Dari 611 orang yang mendaftar, kini tinggal delapan orang. Surya salah seorang di antara mereka.

“Saya hanya dosen dan pengacara publik. Kerjaan saya ya ngajar, mengadvokasi kasus non komersial. Saya juga tak punya basis politik,” ujar Surya. Maka, satu-satunya yang ia genggam sebagai bekal menuju jabatan tertinggi di KPK adalah niat baik, kehendak untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. “Sampai hari ini saya masih yakin bahwa niat baik masih bisa menang.”

Beasiswa gagal
Kerja keras demi kemaslahatan bersama bukan baru dijajal Surya. Sejak 21 tahun lalu ia sudah berkecimpung dalam advokasi buruh. Advokasi jaminan kesehatan, jaminan pensiunan buruh, anggaran pendidikan, hingga transparansi anggaran adalah kerjaan Surya. “Saya masih lakukan sampai sekarang,” katanya.

Dulu, ketika hendak masuk ke sekolah menengah atas, Surya bercita-cita menjadi insinyur penerbangan. Kebetulan, di SMA Negeri 68 Jakarta tersedia beasiswa ke Belanda bagi mereka yang mau studi penerbangan. Namun, malang datang lebih awal. Beasiswa itu dihentikan, Surya mesti membidik impian lain.

“Saya harus kuliah di perguruan tinggi negeri. Karena orangtua saya nggak punya duit,” kata anak keenam dari tujuh bersaudara ini. Jadilah ia belajar hukum di Universitas Indonesia. Sembari kuliah, Surya bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Di situlah bibit belarasa kepada kaum buruh berkembang. Di pelupuk benak Surya selalu terngiang kalimat dari sebuah buku karya Romo Y.B. Mangunwijaya yang ia baca semasa SMP. “Tidak semua orang miskin benar. Tapi orang miskin perlu dibela karena sering mereka kalah meskipun benar.”

Demi kesejahteraan
Euforia memperjuangkan kaum buruh tetap menyala. Surya bersama rekan-rekannya berhasil menggolkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebelumnya, UU yang ditetapkan pada 2004 ini tidak ditindaklanjuti hingga masa efektif selesai lima tahun kemudian. “Awal 2010, kami baru paham bahwa ada undang-undang yang sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat, tapi tak dijalankan,” kata suami Wina Suntiowangi. Surya dan rekan-rekannya mulai bertindak agar UU ini dijalankan. Ia pun dipercaya sebagai Ketua Tim Advokasi untuk menggugat Presiden, Wakil Presiden, delapan menteri, dan Ketua DPR RI waktu itu di Pengadilan Negeri.

Selain jalur hukum, mereka juga menggelar aksi di jalan-jalan bersama kaum buruh. Isu kesejahteraan masyarakat disuarakan tiap kali demo buruh. “Kami terus melakukan aksi dan lobi, karena kami tahu bahwa meski yang berjuang adalah para buruh tapi hasilnya bisa dinikmati semua masyarakat, terutama kaum miskin,” ujar Surya.

Pada hari terakhir persidangan, 28 Oktober 2010, Surya dan tim menerima keputusan bahwa merekalah yang menang. Selanjutnya dibuatlah undang-undang turunan yakni Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tak sampai di situ. Mereka juga mendirikan BPJS  Watch. Tugas tim inilah yang mengadvokasi pelayanan BPJS di tingkat akar rumput. “Jika kami menemukan pelayanan yang tak sesuai, kami laporkan dan minta segera dibenahi,” kata Surya.

Rampas korupsi
Surya masih yakin, perjuangan demi kesejahteraan tak akan terlupakan. Bahkan ia bernazar, bila nanti dipercaya duduk di pucuk pimpinan lembaga anti rasuah itu, isu kesejahteraan masyarakat Indonesia yang akan ia sasar. Menurutnya, pemberantasan korupsi mesti punya efek langsung ke masyarakat. “Kami akan rampas uang negara yang dikorupsi, lalu dialokasikan ke sektor yang membutuhkan. Jadi, muara pemberantasan korupsi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Surya tegas.

Umat Paroki Hati Kudus Kramat, Jakarta Pusat ini menegaskan bahwa KPK tidak perlu ditakuti. Lembaga ini harus menjadi panutan bagi pemerintah dan masyarakat agar segan melakukan korupsi. Sebab, satu fungsi KPK adalah mencegah tindakan koruptif. Ke depan, Surya berharap, KPK bisa bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan DPR. “Jika saya terpilih saya akan sowan ke polisi dan jaksa, mengajak duduk bersama melihat yang bisa dikerjakan bareng-bareng,” ujarnya. Hal ini juga sudah ia tunjuk kan ketika pertama kali membuat paper untuk proses seleksi pimpinan KPK. Paper itu ia beri judul “KPK Milik Kita Semua”.

Surya Tjandra
TTL : Jakarta, 28 Maret 1971
Istri : Wina Suntiowangi

Pendidikan :
• SD Merdeka Jakarta
• SMP Budhaya Jakarta
• SMA Negeri 68 Jakarta
• Fakultas Hukum Universitas Indonesia
• School of Law University of Warwick, Inggris
• Master of Laws (LL.M.) in Law in Development
• Kandidat Philosophical Doctor (Ph.D.) in Law Leiden University, Belanda

Pekerjaan :
• Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta
• Dosen Hukum Perburuhan Universitas Tarumanagara Jakarta
• Direktur Trade Union Rights Centre Jakarta
• Wakil Direktur LBH Jakarta
• Wakil Direktur LBH Jakarta
• Ketua Divisi Buruh LBH Jakarta
• Staf Divisi Buruh LBH Jakarta
• Asisten Pengacara LBH Jakarta

Aktivitas lain :
• Wakil Presiden International Centre for Trade Union Rights London, Inggris (2011-sekarang)
• Koordinator Divisi Politik dan Hak Asasi Manusia Serikat Pengacara Indonesia Jakarta Pusat (2003)
• Koordinator Tim Pendamping Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kerusuhan Jakarta-Komnas HAM (6 Februari-6 Juni 2003)
• Komisioner International Commission for Labour Rights, New York, Amerika Serikat (2002-sekarang)

Stefanus P. Elu

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*