Artikel Terbaru

Pengacara Wanita yang Gigih Membela Keadilan Bagi Kaumnya

Anastasia Sukiratnasari.
[Ivonne Suryanto]
Pengacara Wanita yang Gigih Membela Keadilan Bagi Kaumnya
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.com – Ketika duduk dibangku sekolah menengah atas, Anastasia Sukiratnasari atau yang akrab di sapa Kiki, bercita-cita menjadi pekerja sosial. Keinginan itu terus ia pupuk dalam lubuk hati. Maka, setelah lulus sekolah menengah atas, ia memilih masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Cita-cita menjadi seorang pekerja sosial terus bergejolak dalam diri Kiki.

Menginjak semester keempat, Kiki bergabung dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. Mula-mula, Kiki manjadi relawan di Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta. Lembaga ini memberikan bantuan hukum dan advokasi untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat miskin dan marginal. Setelah satu tahun berjibaku sebagai relawan, Kiki dipercaya menjadi kepala divisi sipil dan politik PBHI Yogyakarta.

Di PBHI, ia bertugas menjalankan program pelatihan hak asasi manusia bagi anggota Polisi RI di wilayah DI Yogya karta dan Klaten, Jawa Tengah. Program ini bertujuan agar setiap anggota Polri memahami konsep dasar hak asasi manusia, sehingga dapat menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. “Agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri selama proses pengamanan, penyelidikan, dan penyidikan dapat dikurangi,” kata Kiki.

Menjadi pengacara
Pada 2005, setelah masa kepengurusan di PBHI selesai, Kiki bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Di lembaga ini, Kiki merasakan, kemampuan dalam bidang hukum dan advokasi semakin ditempa. Ia menangani kasus-kasus yang melibatkan orang-orang terpinggirkan dan marginal. “Dari situlah keinginan menjadi pengacara muncul,” tutur Kiki penuh semangat.

Kala itu, pengacara yang tidak memiliki ijin hanya boleh mendampingi klien di luar persidangan. Saat itu Kiki tak memiliki ijin tersebut. Ia pun tidak bisa mendampingi klien dalam persidangan.

Kesempatan itu hadir pada 2008. Ketika itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Jakarta. Para pembela umum di LBH yang belum menjadi advokat diperbolehkan mengikuti pendidikan ini. Kesempatan emas ini tak disia-siakan Kiki. Setelah mengikuti PKPA, menempuh ujian advokat pada akhir 2008, dan magang dua tahun, sulung dua bersaudara ini dilantik menjadi advokat, Desember 2011.

Kiki mengaku, menjadi seorang pengacara, apalagi perempuan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Medan karya peradilan di Indonesia amat keras. Dalam menjalankan tugas, Kiki berusaha profesional. “Harus bisa menghindari suap. Saya menegaskan kepada klien bahwa saya tidak bersedia menggunakan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundangan untuk memenangkan perkara.” tuturnya.

Membela perempuan
Sebagai seorang pengacara, Kiki menaruh perhatian lebih terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Di mata ibu dua putra ini, perempuan sering tak sadar mereka menjadi korban. Misal, perempuan yang menerima begitu saja kekerasan dari suami, karena menganggap sebagai istri harus bisa menjaga aib keluarga. Hal ini, disebabkan sistem ekonomi, sosial, serta budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. “Saya memiliki perhatian lebih terhadap kasus-kasus perempuan, karena mereka amat rentan menjadi korban kekerasan atau menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara hukum. Apalagi mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai hukum dan hak-hak perempuan,” kata pengacara yang bergabung dengan Jaringan Perempuan Yogyakarta. Kiki melihat, banyak kasus perempuan yang tidak tertangani dengan baik.

Anggota Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Pers ini prihatin mendapati kenyataan bahwa hanya sedikit perempuan yang memperoleh informasi memadai mengenai hak-hak perempuan. Aparat penegak hukum di lapangan masih belum melindungi korban. Kerapkali penerapan peraturan perundang-undangan terkendala ketaksiapan aparat dalam menerapkan peraturan perundangan. “Pendidikan dan sosialisasi hak-hak perempuan penting dilakukan terus-menerus agar perempuan sadar, mengerti hak-hak, dan dapat mengidentifikasi kekerasan. Pemerintah hendaknya menyediakan layanan terpadu untuk perempuan korban kekerasan,” ujar perempuan yang duduk sebagai anggota Badan Pengawas People Like Us Satu Hati (PLUSH) 2014-2017 ini.

Sejak 2011, Kiki menjadi Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta. Kini, Kiki menjabat sebagai Wakil Ketua KPID DI Yogyakarta. Tugas dia, menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal ini adalah bisnis penyiaran yang kian mengesampingkan kualitas isi siaran untuk mengejar ke untungan semata. Menurut Kiki, KPID tidak akan mampu bekerja sendiri, di butuhkan peran serta masyarakat.

Bahagia
Bagi Kiki, kebahagian terbesar ketika ia berhasil menangani kasus-kasus yang membelit kaum hawa. Dari situ, ia belajar tentang ketegaran menghadapi persoalan. Ia tak menampik, kadangkala ia mengalami ancaman kekerasan saat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Istri Damianus Damar Dwi Nugroho ini merasa miris, ketika melihat korban yang pernah ia bela kembali terlibat kasus yang sama.

Pengacara, kata Kiki, membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Bagi dia, kasus kekerasan terhadap perempuan tidak saja melukai fisik atau psikis, tapi juga melukai rasa kemanusiaan. “Banyak korban yang berusaha bunuh diri karena merasa tak sanggup melanjutkan hidup. Ini menjadi tantangan, untuk membuat mereka kembali bersemangat melewati segala cobaan,” kata umat Paroki Marganingsih Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini.

Anastasia Sukiratnasari
TTL : Magelang, Jawa Tengah, 22 Agustus 1982
Suami : Damianus Damar Dwi Nugroho
Anak : Hilarius Arsa Galang Tetasjuang dan Mario Wira Gesang Mahardhika

Pendidikan:
• SMU Stella Duce I Yogyakarta (1997- 2000)
• Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000-2007)

Pekerjaan:
• Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY (2011-2014)
• Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY (2014-2017)
• LBH Yogyakarta (2005-sekarang)

Organisasi:
• Jaringan Perempuan Yogyakarta (2011-sekarang)
• Divisi Kerja Sama dan Jaringan DPC PERADI Kota Yogyakarta (2013-sekarang)
• Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Pers (2013-sekarang)
• Badan Pengawas People Like Us Satu Hati (PLUSH) (2014-2017)

Ivonne Suryanto

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*