Artikel Terbaru

Representasi

Representasi
Mohon Beri Bintang

HIDUPKATOLIK.com – Saat pelantikan pengurus Unit Kerja Presiden Pemeliharaan Ideologi Pancasila, atau biasa disebut UKP-PIP, cukup banyak umat mempertanyakan ketiadaan perwakilan Katolik di jajaran pengarah dari unit kerja tersebut. Memang terdapat nama seorang Nasrani, yakni Andreas Yewangoe. Tetapi yang bersangkutan dikenal sebagai pendeta di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). Sementara siapa yang secara formal atau informal mewakili Gereja dan umat Katolik Indonesia?

Menyadari itu, ada umat Katolik kemudian mengadakan berbagai pertemuan. Ada pula yang memilih saling berkomunikasi via media sosial. Namun tujuannya sama, hendak mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo perihal penambahan nama perwakilan Katolik. Belakangan, nama Romo Antonius Benny Susetyo muncul menjadi staf di unit kerja tersebut.

Mengapa persoalan representasi Katolik menjadi begitu penting? Jangan-jangan kita tidak beda dengan kelompok lain, yang menganggap representasi fisik sebagai segala-galanya. Seolah-olah, tanpa ada “orang kita” di sana, maka kita bukan apa-apa. Mungkin begitu jalan berpikirnya.

Jika menyangkut lembaga politik, demikian pula lembaga eksekutif, maka kehadiran seorang Katolik memang lumayan berarti. Tidak hanya secara simbolik, tetapi juga secara strategis. Seorang Katolik yang berada di lingkungan parlemen atau lembaga-lembaga pengawas, minimal bisa ikut menyuarakan kepentingan Katolik. Minimal, itulah yang selalu diupayakan Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam KWI), sehingga selalu ada representasi Katolik, entah di kabinet, parlemen, komisi-komisi negara, dan lain-lain.

Tetapi, apa pentingnya kehadiran seorang Katolik di lembaga baru seperti UKP-PIP, yang hanya memiliki tugas pokok kepenasihatan, berumur paling lama dua tahun, dan belum jelas anggarannya dari mana?

Saya berpendapat, kita perlu belajar membiasakan diri dengan model representasi tidak langsung. Jika yang dipilih adalah seorang Kristen Protestan, itu sebenarnya tak apa, karena yang bersangkutan masih Nasrani juga. Bahkan jika yang dipilih seorang Hindu atau Buddha, juga tak masalah karena masih tergolong sesama agama minoritas di negeri ini. Kepentingan kita sebetulnya tetap terwakili melalui keberadaan mereka.

Representasi tidak langsung juga dapat dilihat sebagai penghargaan orang lain kepada kita, karena tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik seorang Katolik guna dapat memberi arti atau membuat perbedaan melalui nilai-nilai kekatolikan. Jika itu yang terjadi, maka Katolik dengan demikian sudah mampu mendekati kekuatan sekelas hegemoni: suatu pola pikir yang mencengkeram betapa pun orang yang menjadi sumber pola pikir tidak ada atau tidak terlihat.

Itu tidak mudah terjadi, memang. Apalagi dalam kancah pengambilan kebijakan publik yang lebih mengutamakan siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan.

Namun, kesadaran bahwa kita tidak cukup kuat untuk berada di mana-mana, sebaiknya menjadi dasar mengapa kita perlu berdamai dengan model representasi tidak langsung sekalipun. Salah satu penyebab adalah tipisnya kelas menengah Katolik untuk tersebar atau disebar di berbagai lembaga.

Sudah secara demografi orang Katolik berjumlah terbatas, semakin terbatas pula orang Katolik yang sampai pada level untuk diperhitungkan dalam jabatan strategis tertentu. Jika kita sampai pada era Pilkada tahun depan atau Pemilu 2019, di mana terdapat lowongan jabatan kelas tinggi secara besar-besaran, kita akan segera bingung mencari kandidat Katolik. Jumlah kita memang tidak banyak. Alhasil, model representasi tidak langsung dengan memanfaatkan jaringan kelompok, hubungan individual, persamaan kepentingan, ataupun tujuan, adalah cara yang lazim digunakan.

Adrianus Meliala

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*