Artikel Terbaru

Dispensasi Bagi Status Perkawinan Katolik Yang Bermasalah

Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM.
[HIDUP/Edward Wirawan]
Dispensasi Bagi Status Perkawinan Katolik Yang Bermasalah
1 (20%) 1 vote

HIDUPKATOLIK.com – Keuskupan Bogor merealisasikan kemurahan hati Gereja dengan pemberesan perkawinan secara Katolik.

Tahun 2015, Gereja Katolik memberi perhatian khusus pada reksa pastoral keluarga melalui Sinode Para Uskup pada Oktober mendatang di Roma. Para Uskup akan merefleksikan segala pernak-pernik realitas hidup berkeluarga yang tak luput dari kerumitan persoalan dan potensi yang masih dapat dikembangkan. Melihat perkembangan dewasa ini, Gereja berusaha merangkul umat untuk membereskan aneka persoalan yang terkait dengan kondisi dan status perkawinan keluarga-keluarga Katolik.

Pastoral keluarga ini tak pelak menjadi prioritas kerasulan di banyak keuskupan. Salah satunya Keuskupan Bogor, yang belum lama ini memberikan lisensi dan dispensasi bagi 22 pasangan yang selama ini sudah “hidup bersama” dari Stasi St Vincentius Gunung Putri, Paroki Cibinong untuk menikah secara Katolik, Sabtu, 25/7. Terkait hal ini, HIDUP mewawancarai Uskup Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM, Minggu, 9/8, Berikut petikannya:

Apa alasan pastoral sehingga Bapak Uskup memberikan lisensi dan dispensasi bagi 22 pasangan yang selama ini sudah menikah adat atau hidup serumah untuk menikah secara Katolik?

Kebijakan pastoral memberikan lisensi dan dispensasi merupakan bagian integral dari geliat misi Gereja Katolik yang bercorak kemurahan hati Allah yang diperlihatkan Yesus. Keuskupan Bogor berada dalam arus mewujudkan kemurahan hati Allah ini. Hal ini sudah dicanangkan dalam lima prioritas utama pastoral kami, yakni perhatian pada keluarga.

Pemberian lisensi dan dispensasi dalam Gereja Katolik sesungguhnya praktik yang telah lama dijalankan Gereja. Hal itu terdapat dalam KHK Kan.1124 (lisensi) dan Kan.1129 (dispensasi). Dalam arti inilah, saya memandang Gereja Katolik amat menghargai martabat manusia, hak serta kebebasannya, untuk membangun hidup perkawinan secara bebas dan bertanggung jawab.

Apa syarat-syarat lisensi dan dispensasi dapat diberikan?

Syarat-syarat itu ialah pihak Katolik tidak meninggalkan iman Katoliknya, anak-anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Sementara pihak bukan Katolik diberitahu tentang janji dan kewajiban pihak Katolik, dan kedua pihak diajarkan mengenai tujuan dan ciri hakiki perkawinan Katolik.

Setiap imam yang mendampingi proses persiapan penerimaan sakramen atau pemberkatan perkawinan telah meneliti semua pemenuhan syarat-syarat itu. Imam mengajukan surat permohonan lisensi dan dispensasi kepada Uskup. Setelah kami mempelajari berkas-berkas itu bersama Sekretaris Uskup serta Vikaris Yudisial, permohonan itu dikabulkan.

Kebanyakan pasangan yang baru menikah adalah mereka yang telah menikah secara adat. Apakah masalah adat menjadi alasan utama?

Tugas Gereja ialah membimbing umat untuk mencapai kepenuhan hidup berdasarkan panggilan dan perutusan Gereja. Karena itu, Gereja perlu mengangkat martabat ikatan pria dan wanita yang hidup bersama dalam ikatan adat istiadat ke martabat yang lebih luhur, yakni penerimaan Sakramen Perkawinan.

Pernikahan secara adat bukanlah Sakramen Perkawinan Katolik, walau pernikahan pada level adat ini mempunyai nilai penting Gereja tidak menyangkalnya. Agar selaras dengan misi dan panggilan Gereja, setiap ikatan perkawinan orang yang sudah dibaptis secara Katolik harus disempurnakan dalam Sakramen Perkawinan. Tentu disahkan di hadapan imam dan memenuhi beberapa persyaratan yang diatur Gereja.

Berarti, pemberesan masalah perkawinan merupakan program unggulan Keuskupan Bogor?

Pemberesan masalah perkawinan merupakan program Keuskupan Bogor pada tahun ini. Sesungguhnya pemberesan masalah perkawinan di Stasi Gunung Putri berawal dari kesadaran umat di lingkungan ketika tema APP 2015 “Keluarga Sumber Sukacita” ditanggapi secara serius.

Pertemuan-pertemuan lingkungan menemukan halangan-halangan bagi terwujudnya keluarga sumber sukacita. Ada keluarga-keluarga yang selama ini belum dibereskan pernikahannya secara Katolik. Pemberesan itu berupa pendekatan hukum kanonik dan pastoral. Bila pendekatan hukum dan pastoral tidak dapat menyelesaikan, kami membentuk “Komisi Pastoral” yang akan menangani problematik hidup berkeluarga dengan jalan “kemurahan hati”. Yang penting keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dibantu dan diterima dalam persekutuan Gereja.

Kedepannya tentu akan bekerjasama dengan seluruh Pastor Paroki Keuskupan Bogor agar bisa me nyelesaikan perkawinan, baik karena adat, perceraian lalu menikah lagi, beda agama, beda Gereja dan perkawinan dengan gandeng pasangan, dsb. Ini akan segera dilakukan setelah mendapat data dari ketua-ketua lingkungan setiap paroki.

Nikah massal berarti eksklusivitas perkawinan dirasa “tidak sakral” lagi. Bagaimana tanggapan Bapa Uskup?

Praktik pernikahan massal yang dilakukan di Gereja Stasi Gunung Putri dirasakan oleh mereka yang mengalaminya sebagai sesuatu yang “mengharukan”, “menggembirakan”. Sebab mereka telah terbebaskan dari belenggu yang selama ini menghalangi mereka untuk hidup sebagai orang Katolik.

Mereka dibebaskan karena pendampingan pastoral telah membuka mata mereka untuk mengatasi halangan dan mengusahakan penerimaan Sakramen Perkawinan. Kesakralan tetap terjamin dalam praktik nikah massal ini, sebab imam tetap meneguhkan dan memberkati ikatan mereka. Masing-masing pasangan tetap mengucapkan janji nikah satu persatu di hadapan Tuhan dan umat lainnya.

Nikah massal adalah peristiwa yang jarang terjadi. Apakah peristiwa ini mendatangkan pro dan kontra dari umat Keuskupan Bogor?

Pelaksanaan nikah massal ini tidak mendatangkan persoalan besar di kalangan umat, sebab program ini merupakan hasil dari pendampingan pastoral yang serius dan tertata dari pastor yang menangani penggembalaan di stasi itu.

Ketua Lingkungan dan Wilayah dilibatkan dalam proses ini. Karena itu, umat Stasi Gunung Putri sendiri mendukung kebijakan ini karena dengan pemberkatan massal ini, ada anggota umat yang terbebaskan dari halangan untuk menikah secara sakramental. Kebijakan ini pada dasarnya ungkapan “kemurahan hati Gereja”. Gereja tak pernah boleh mengabaikan atau menyingkirkan anggota-Nya hanya karena kurang memperhatikan masalah-masalah perkawinan.

Paus Fransiskus mengatakan, orang Katolik yang telah bercerai dan menikah lagi tetap menjadi warga Gereja tanpa ekskomunikasi. Bagaimana tanggapan Bapa Uskup?

Tentu ini menjadi angin segar bagi para pejabat Gereja dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan. Artinya, Gereja tidak putus asa mencari, menemukan dan menyelesaikan berbagai permasalahan perkawinan. Prinsip Gereja adalah “kemurahan hati.” Gereja perlu hal ini agar keselamatan jiwa setiap anggota terjamin. Dalam arti ini, Keuskupan Bogor merasa perlu mencari dan menemukan jiwa-jiwa yang hilang itu. Kalaupun mereka menemukan cara hidup yang lain, mereka tetap menjadi anggota Gereja yang perlu disapa sebagai saudara.

Apa harapan Bapa Uskup kedepan bagi keluarga-keluarga di Keuskupan Bogor?

Saya berharap, pertama, keluarga-keluarga terus-menerus mendapat perhatian pastoral dari Keuskupan; dan pastoral keluarga mestilah pastoral “berwajah keluarga yang konkret”, tak lagi bergantung hanya pada pendekatan pastoral umum, misalnya via mimbar khotbah.  Kedua, keluarga-keluarga perlu didorong untuk bersemangat membarui diri dengan mengikuti kegiatan yang menyuburkan panggil an sebagai pasangan suami istri, seperti kegiatan Marriage Encounter,  Priskat, Wise Woman Catholic, Wanita Diberkati, Wanita Bijak, dll. Ketiga, para pastor ikut langsung mendampingi pastoral keluarga dengan cara menyuburkan gerakan pendampingan keluarga. Keempat, pastoral berbasis data umat yang akurat dan sistematis amat penting bagi pendampingan yang tepat terhadap kebutuhan keluarga-keluarga. Dalam arti ini, tertib administrasi perlu dijalankan.

Yusti H. Wuarmanuk

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*