Artikel Terbaru

Yosep Stanley Adi Prasetyo: Pemimpin Rezim Etik Pers Indonesia

Yosep Stanley Adi Prasetyo: Pemimpin Rezim Etik Pers Indonesia
1 (20%) 1 vote

Bagi Stanley berkarya di Dewan Pers jauh lebih asik, karena ia terus mendorong agar media massa menjadi lebih profesional serta tidak digunakan pemiliknya secara sewenang-wenang demi kepentingan bisnis atau politik. “Ini membuat Dewan Pers menjadi semacam rezim etik!” tegas Stanley. Yang terakhir ini, diakui Stanley tak mudah. Ia mesti berbicara dengan orang-orang yang kerap menggunakan media massa sebagai alat kepentingan politik. “Kami selalu mendorong agar newsroom menjadi wilayah yang steril dari beragam kepentingan,” imbuhnya.

Stanley
Stanley dikenal sebagai seorang aktivis HAM, wartawan, dan seorang pengajar. Dulu, ia sering memimpin demonstrasi jalanan. Namanya pun masuk dalam daftar orang yang kerap dicari aparat.

Nama “Stanley” sebenarnya nama panggilan dalam keluarga. Tapi rupanya nama Stanley beberapa kali membawa keberuntungan. Ketika masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang muncul nama Stanley, padahal di kartu tanda penduduk tertera “Yosep Adi Prasetyo”. Lagi-lagi ia ber untung ketika aparat keamanan mencekal namanya pada Agustus 1995. Bahkan Stanley tak mengetahui ia dicekal bepergian ke luar negeri. Padahal ia sudah sem pat pergi ke Australia, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. “Mungkin karena saya banyak ilmu,” ucapnya disertai tawa. “Katanya wajah saya juga sulit dikenali, karena sering berubah-ubah. Kadang rambut gondrong, tapi tiba-tiba rambut sudah pendek. Saya juga memiliki beberapa kacamata, agar tidak mudah dikenali.”

Tapi soal pencekalan, Stanley benar-benar tak tahu. Ia baru mengetahui ketika seorang mahasiswa Atma Jaya Jakarta tiba-tiba menemui dia. Ternyata, si mahasiswa bernama sama, Stanley. Ia pernah berurusan dengan pihak keamanan ketika hendak pergi ke Amerika Serikat. Si mahasiswa sempat diperiksa aparat, tapi kemudian dilepaskan dan bisa berangkat ke Amerika. Sepulang dari Amerika, si mahasiswa menemui Stanley. “Saya baru tahu kalau saya dicekal,” kata Stanley. Pencekalan terhadap Stanley baru dicabut pihak keamanan pada Agustus 2000.

Stanley juga tak tahu alasan dirinya dicekal. Ia hanya mereka-reka. Pada 1995, ia menjadi penulis dan editor tiga buku yang dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung. Buku itu berjudul Memoar Oei Tjoe Tat, Bayang-Bayang PKI, dan Saya Musuh Politik Soeharto. Ia juga menjadi salah satu dari 13 wartawan yang dipecat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tak tanggung-tanggung, ia dipecat PWI Jaya dan PWI Pusat. “Surat pemecatannya masih saya simpan dan saya pigura.” Ia dilarang menjadi wartawan. Media massa yang berani memperkerjakan Stanley sebagai wartawan dipastikan akan dibredel. Tapi Stanley melawan. Ia tetap bekerja sebagai wartawan Jakarta-Jakarta dengan nama “St. Adi”.

Tidak enggan
Sejak awal 2000, Stanley mulai melibati persoalan HAM. Pada 2002, ia didorong menyiapkan diri menjadi anggota Komnas HAM. Tapi Stanley lebih tertarik masuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada 2004. Salah satu tugas KKR adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia ikut seleksi anggota KKR. Dari sekitar 9000 orang yang ikut seleksi, Stanley lolos di 42 nama. Namun pada 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tentang KKR. Rencana KKR pun bubar jalan.

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*