Artikel Terbaru

Pemuda Katolik 70 Tahun: Menguatkan Spirit Kristianitas

Pemuda Katolik 70 Tahun: Menguatkan Spirit Kristianitas
1.5 (30%) 2 votes

Pemilu Konkuren
Agenda dalam waktu dekat yang sebaiknya harus menjadi perhatian PK untuk ikut serta dalam menata kehidupan negara adalah penyusunan regulasi tentang Pemilu Nasional Konkuren yang harus dilaksanakan dalam Pemilu 2019. Keberhasilan menyusun regulasi ini, dengan paradigma yang jelas serta berdimensi kesemenyuluruhan (comprehensiveness) dapat mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif. Karena, melalui mekanisme Pemilu konkuren dapat menghindarkan Pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang terbelah (divided government),seperti Koalisi Merah Putih (KMP) versus Koalisi Indonesia Hebat (KIH), berkat coattails effect theory (teori ekor jas).

Substansinya, bila Pilpres dilakukan bersamaan dengan Pileg, kecenderungan masyarakat akan memilih calon presiden yang diikuti dengan pilihan parpol dalam parlemen yang mencalonkan presidennya. Jadi, Pemilu Konkuren akan mendorong terjadinya asosiasi antara pilihan masyarakat pada Pilpres dengan pilihan mereka pada partai politik (Parpol) dalam Pileg.Namun harus diakui pakem tersebut dapat menuai hasil bila disertai dengan sistem pemilu legislatif yang tepat, kualitas kader Parpol yang berkualitas serta pengaturan dana kampanye dan Parpol yang transparan dan akuntabel.

Bila Pemilu Konkuren dipersiapkan dengan baik, antara lain melalui perdebatan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara sistematis, harapan mengurai kekusutan pengelolaan kekuasaan politik secara bertahap akan terjadi mulai dari level nasional sampai tataran lokal. Sebab, koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden terpilih akan cenderung mempertahankan koalisinya dalam Pilkada.

Dengan demikian kebijakan pemerintah nasional dan pada level daerah tidak hanya sinkron tetapi akan dilaksanakan karena koordinasi pemerintahan berjalan mulus. Pemilu Nasional Konkuren dapat lebih memperkuat pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satu substansinya adalah hirarki yang lebih jelas dan tegas antara Pusat dan Daerah berdasarkan pakem Indonesia sebagai negara kesatuan.

Selamat Berjuang!

J. Kristiadi

Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 2 Tanggal 10 Januari 2016

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*